Pengusaha Tuding Aturan Pajak Hiburan Naik hingga 75% Tak Sesuai Prosedur

Selamat datang Hidesfilesdi Situs Kami!

Jakarta – Pengusaha Tuding Aturan Pajak Hiburan Naik hingga 75% Tak Sesuai Prosedur

Pengurus Besar Persatuan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIP) menilai aturan pajak hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bersifat diskriminatif. Secara khusus, undang-undang yang digugat adalah tarif pajak sebesar 40-75%. Prabowo Sebut Pemilih Internet Gratis Punya Otak yang Lambat, Ganjar Bilang Begini….

Dalam Pasal 58 ayat (2), tarif Pajak Barang dan Jasa (GST) atas jasa hiburan – diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan pemandian uap/spa – ditetapkan minimal 40% dan maksimal 75%. . . Ia menilai undang-undang ini dibuat tidak sesuai prosedur yang semestinya.

“Kami menyayangkan jika dulu diskusi publik sudah menjadi protokol prosedural. Mengapa? Saya tidak tahu Kementerian Keuangan yang dulunya Dirjen Perimbangan Keuangan. ngomong, akhirnya begini keadaannya,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Oleh karena itu, dia akan mengirimkan surat edaran (SE) yang meminta pelaku industri pariwisata membayar PBJT sesuai aturan lama, yakni 10%. Pengusaha menganggap pasal 58 ayat (2) bersifat diskriminatif.

“Posisi kami menolak diskriminasi terhadap 5 kategori tersebut. Akibat semuanya itu iuran pokoknya dikurangi 10%,” imbuhnya.

Hariyadi mengatakan pihaknya sangat setuju dengan undang-undang pemerintah. Namun, dia mengatakan perlu fokus pada sektor media yang telah menciptakan banyak lapangan kerja.

“Aturannya sudah disepakati, tapi aturannya tidak dimulai dengan baik. Kalau aturannya dibuat dari awal, persoalan ini tidak akan jadi masalah. Kalau begitu, kita tidak ingin ada yang mengagetkan, kita ingin menyelamatkan. perusahaan yang menyediakan lapangan kerja,” ujarnya. Pengusaha Tuding Aturan Pajak Hiburan Naik hingga 75% Tak Sesuai Prosedur

Dia menambahkan, SE tersebut diterbitkan sambil menunggu proses perkara pajak hiburan. Dia mengatakan jika undang-undang tersebut terus berlanjut, maka hal itu dapat membunuh para pengusaha.

Jadi posisi kita begini, kalau terus mati semuanya. SE kita begini, posisi kita bayar sementara sampai ada putusan MK, sedangkan kita bayar dulu dengan standar yang lama, tutupnya. . (Ili/yrd)